BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perkembangan
kegiatan pemerintahan atau dikenal
Akuntansi Sektor Publik dan organisasi
non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi
dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi
memegang peranan semakin penting. Salah
satu informasi yang dibutuhkan adalah nformasi akuntansi sektor publik, baik
untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.
Karena
kita sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, informasi mengenai akuntansi sektor
public sangatlah penting. Oleh karena itu kami berusaha menyajikan informasi
mengenai akuntansi sektor public dalam bentuk makalah yang berjudul Komparasi
Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Sektor Privat.
1.2 TUJUAN PENULISAN
Adapun
tujuan dari penulisan ini adalah agar para pembaca mendapatkan pengetahuan
mengenai Komparasi Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Sektor Privat .
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1. SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sejarah akuntansi sektor publik
sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Kemunculannya lebih dipengaruhi
pada interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam
masyarakat. Sejarah juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan
dizaman mesir kuno. Menteri-menteri kerajaan melakukan praktik laporan bulanan
terkait dengan hasil pemumgutan pajak.
Di masa
selanjutnya, di akhir abad ke-14, praktik pencatatan transaksi keuangan
ditemukan di Genoa. Temuan ini diperkirakan sebagai bukti transaksi keuangan
antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat.
Pada masa
modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan
dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang
mengikuti perkembangan organisasi pemerintah.
Dalam konteks
indonesia. Perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran
pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling
besar dan dominan di negara ini.
Dari aspek pencatatan,
pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pencatatan atas keuangan negara
mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Namun
teknik yang digunakan masih mengacu pada sistem kameral yang berorientasi pada
pengendalian kas belaka.
Reformasi keuangan negara, yang ditandai
dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lebih
cepat mendorong perkembangan akuntansi sektor. Tidak hanya pada pengembangan
standar akuntannsi yang lebih baku. Tetapi juga pada pengembangan teknik dan
sistem yang lebih andal.
2.2. TUJUAN KOMPARASI AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK
VERSUS SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal
dibandingkan dengan akuntansi bisnis (privat). Di sisi lain, karakteristik sektor
publik sangat berbeda dengan sektor privat, sehingga akuntansi yang diterapkan
pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri.
Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor
menjadi maksimal dalam mencapai tujuannnya. Maksimalisasi kinerja
organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi
sektor publik dan organisasi bisnis (privat).
2.3. ASUMSI—ASUMSI AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DAN SEKTOR
BISNIS (PRIVAT)
Dalam realitas di masyarakat,
akuntansi sektor publik maupun akuntansi bisnis (privat) ada untuk memenuhi
kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan mencolok di antara keduanya adalah motif keuntungan yang hendak diperoleh. Akuntansi sektor
bisnis (privat) pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari
layanan atau produk yang diberikan kepada
publik. Namun, berbeda dengan akuntansi bisnis (privat), akuntansi sektor
publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan.
Pada tataran konsep, materi
Akuntansi Sektor Publik secara tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan
transparansi kinerja pengelolaan sektor publik. Selain itu, munculnya perlawanan terhadap budaya manipulasi juga
mendorong pemerintahan untuk lebih mengutamakan stabilitas. Dampak
lainnya adalah mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan
pembangunan nilai (reformasi), serta keahlian penyusunan sistem keuangan akan
menjadi salah satu pilar transparansi ekonomi di Indonesia.
Pada awalnya,
sektor publik muncul akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan layanan
tertentu. Karena itu, area sektor publik sangatlah luas. Dalam penyelenggaraannya,
pelayanan sektor publik sering diserahkan
kepada pasar, namun regulasi dari pemerintah tetap harus diikuti
pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi
nonpemerintah. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar
pajak. Dengan demikian, mereka semua mempunyai hak yang sama atas konsumsi
barang dan juga pelayanan jasa publik. Karena itu, intervensi pemerintah dengan fungsi alokasinya atas penerimaan
pajak masyarakat menjadi hal yang wajib.
Keunikan
Akuntansi Sektor Publik adalah cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu,
perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi
praktek regulasi yang sudah ada. Akuntansi yang diterapkan dalam sektor publik umumnya berbasis kas, dan laporan keuangan yang
dihasilkan akan dijadikan sebagai media akuntabilitas publik.
Akuntansi Sektor Publik dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban
kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik atau pemegang
saham saja sebagaimana di sektor privat.
2.4. SEKTOR PUBLIK DAN PERBANDINGANNYA DENGAN
SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Pengertian
sektor publik dapat kita ketahui melalui perbandingan sector ini dengan sektor
komersial. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara
keduanya. Beberapa kesamaan antara sektor publik dengan sektor komersial antara
lain sebagai berikut:
1
Keduanya
merupakan bagian yang tidak terpisah dalam sebuah system perekonomian nasional
yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam system perekonomian
tersebut, baik sumber daya financial, modal, maupun manusia. Keduanya juga
saling bertransaksi dan membutuhkan.
2
Keduanya
sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai
tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk
melakukan manajemen keuangan dengan baik.
3
Keduanya
mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan
sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal
ini.
4
Dalam
beberapa hal, keduanya mempunyai output
produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi public,
sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di sektor yang sama dan
menyediakan sarana transportasi umum untuk umum.
Sementara itu, hal-hal umum yang membedakan organisasi
sektor publik dengan perusahaan di sektor privat secara signifikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.4
Perbedaan
Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Privat
Perbedaan
|
Sektor
Publik
|
Sektor
Privat
|
Tujuan Organisasi
|
Nonprofit motives
|
Profit motives
|
Sumber Pendanaan
|
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba
BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb.
|
Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan,
penjualan aktiva
Pembiayaan eksternal : Utang bank, obligasi,
penerbitan saham.
|
Pertanggungjawaban
|
Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan
parlemen (DPR/DPRD).
|
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan
kreditor.
|
Struktur Organisasi
|
Birokratis, kaku dan hierarkis.
|
Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
|
Karakteristik Anggaran
|
Terbuka untuk publik.
|
Tertutup untuk publik.
|
Sistem Akuntansi
|
Cash Accounting
|
Accrual Accounting
|
1
Tujuan
organisasi
Dilihat dari tujuannya, organisasi
sektor public berbeda dengan sektor privat. Perbedaan yang menonjol terletak
pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk
memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor public tujuan utama organisasi bukan
untuki memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik, seperti
pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hokum transportasi
publik, dan penyediaan barang kebutuhan public. Meskipun tujuan utama sektor
publik adalah pemberian pelayanan public, tidak berarti organisasi sektor
publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial. Organisasi
sektor publik juga memiliki tujuan financial, akan tetapi hal tersebut berbeda
baik secara filosofi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara,
peningkatan laba pada perusahaan-perusahaanmilik Negara atau milik daerah,
upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD)
adalah contoh adanya tujuan financial pada organisasi sektor publik.
2
Sumber-sumber
pendanaan
Struktur pembiayaan sektor public
berbeda dengan sektor privat dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat resiko. Pada
sektor public sumber pendanaan berasal dari pajak dan restribusi, laba
perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri dengan
obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak berteentangan
dengan peraturan perundangan yang telah ditetapan. Sumber pembiayaan pada
sektor privat lebih fleksibel ddan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada
sektor privat sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal
dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian
laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan
sumber pembiayaan eksternal misalnya utag bank, penerbitan obligasi, dan
penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public. Kebijakan pemilihan
strukrur modal pada sektor swasta lebih banyakdipengaruhi oleh factor ekonomi,
seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan pada
sektor public, keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi
oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan politik dan sosial.
3
Pola
Pertanggung jawaban
Pertanggungjawaban manajemen sektor
publik berbeda dengan sektor privat. Manajemen pada sektor privat bertanggung
jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan krditor atas dana yang
diberikan. Pada sektor public manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat
karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor public dalam rangka
pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat (public fund). Pola pertanggungjawaban vertical (vertical
accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas
yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada
pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat
kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability)
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis
pertanggungjawaban sektor public tersebut merupakan elemen penting dari proses
akuntabilitas publik.
4
Struktur
Organisasi
Struktur organisasi pada sektor
public bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi
pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor privat
dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross fungsional), dan
lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang
membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh
politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin,
termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh
terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki
fungsi yang lebih kompleks dibanding dengan sektor privat. Kompleksitas
organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi. Sebagai contoh
pemerintah memiliki fungsi yang beragam dibandingkan fungsi sektor privat.
Fungsi sektor privat adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan
permintaan konsumen.
5
Karakteristik
Anggaran dan stokeholder
Jika dilihat dari karateristik
anggaran, pada sektor public rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat
secara terbuka untuk dikritisi dan di diskusikan. Anggaran bukan sebagai
rahasian Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi public
karena anggaran merupakan rahasia prusahaan.
Tabel 2.4.1
Perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor
privat
Stakeholder Sektor Publik
|
Stakeholder Sektor Privat
|
Stakeholder Eksternal
:
S Masyarakat
pengguna jasa publik.
S Masyarakat
pembayar pajak.
S Perusahaan
dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input
atas aktivitas organisasi.
S Bank
sebagai kreditor pemerintah.
S Badan-badan
internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.
S Investor
asing dan Country Analyst.
S Generasi
yang akan datang.
|
Stakeholder Eksternal
:
S Bank sebagai
kreditor.
S Serikat
buruh.
S Pemerintah.
S Pemasok.
S Distributor.
S Pelanggan.
S Masyarakat.
S Serikat
dagang (trade union).
S Pasar
modal.
|
Stakeholder Internal :
S Lembaga
negara (misalnya: Kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb.
S Kelompok politik
(partai politik).
S Manajer
publik (Gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD).
S Pegawai
pemerintah.
|
Stakeholder Internal
:
S Manajemen.
S Karyawan.
S Pemegang
saham.
|
6
Sistem
akuntansi
Perbedaan yang lain adalah sistem
akuntansi yang digunakan. System akuntansi yang biasa digunakan pada sektor
privat adalah akuntansi berbasis akrual (accrual acconting), sedangkan pada
sektor publik lebih banyak menggunakan system akuntansi berbasis kas (cash
accounting).
2.5. PERENCANAAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR
BISNIS (PRIVAT)
Setiap organisasi yang bergerak di
sektor publik maupun sektor swasta(privat) ingin mencapai tujuannya melalui sumber daya yang tersedia
(manusia, modal, bahan baku, dan sebagainya). Dalam rangka mencapai
tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari:
(1)
Proses
Perencanaan: Strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi (menambah
atau mengurangi) aktivitas.
(2) Proses Pengendalian: Penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin
bahwa proses
perencanaan dapat di
TABEL 2.5 Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor
Bisnis (Privat)
Perencanaan
|
|
Sektor Publik
|
Sektor Bisnis (Privat)
|
Disusun oleh bagian perencanaan
organisasi, staf, atau pengelola
organisasi
|
Disusun oleh para pegawai serta
manajer yang ada dalam organisasi tersebut
|
Disahkan dengan regulasi publik
|
Disahkan dengan aturan
perusahaan atau keputusan pemilik/ pengelola perusahaan
|
Hasil yang ingin dicapai adalah
kesejahteraan publik
|
Hasil yang ingin dicapai adalah
meraup profit/laba yang
tinggi, serta peningkatan
kekayaan dan pertumbuhan
organisasi
|
Dalam
organisasi sektor publik lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan partai
politik, proses perencanaannya dilakukan oleh staf dan pengelola yang berwujud
dokumen perencanaan. Proses perencanaan itu memberikan kekuatan yang efektif
dalam menjalankan peran pengelola. Selain
itu, dokumen perencanaan juga merupakan sarana yang efektif dan efisien
dalam pengelolaan organisasi.
Dalam
organisasi swasta (privat), proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai
serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis
besar. Proses perencanaan di organisasi swasta tidak jauh berbeda dengan
organisasi sektor publik. Pada intinya, terkait dengan penetapan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dijalankan strategi
untuk meraihnya serta sistem
perencanaan untuk mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut. Perbedaannya terlihat
pada hasil yang ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi swasta
ingin mencapai profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan
pertumbuhan organisasi, sementara organisasi sektor publik lebih mengutamakan
pentingnya layanan kepada publik/ masyarakat.
2.6. PENGANGGARAN DALAM SEKTOR
PUBLIK DAN SEKTOR
BISNIS (PRIVAT)
Dalam
organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan
program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan
untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam
organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan
manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.
TABEL 2.6
Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)
Penganggaran
|
|
Sektor
Publik
|
Sektor Privat
|
Penyusunan anggaran dilakukan
bersama.
masyarakat dalam perencanaan
program
|
Penyusunan anggaran dilakukan
bagian keuangan,
pengelola perusahaan, atau
pemilik usaha
|
Dipublikasikan untuk dikritisi
dan didiskusikan.
oleh masyarakat
|
Tidak dipublikasikan
|
Disahkan oleh wakil masyarakat
di DPR/D,
legislatif, dewan pengurus
|
Disahkan oleh pengelola
perusahaan atau pemilik
Usaha
|
2.7. REALISASI ANGGARAN DALAM
SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
(PRIVAT)
Dalam organisasi sektor publik
maupun organisasi sektor privat(komersial), isu utama pada proses realisasi
anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output
organisasi. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan
pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada
organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan
yang lebih besar dari produknya.
Pada organisasi
publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai
penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta,
masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang
dihasilkan oleh organisasi tersebut.
TABEL 2.7
Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)
Realisasi Anggaran
|
|
Sektor Publik
|
Sektor Privat
|
Kualitas untuk memenuhi tujuan
pelayanan organisasi
|
Kualitas untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih besar
|
Partisipasi konsumen
(masyarakat) selama proses realisasi anggaran
|
Partisipasi konsumen setelah
mendapatkan output (produk)
|
No comments:
Post a Comment